Pembangunan Mal Pelayanan Publik Purbalingga Dilanjutkan, Batas Waktu Hingga 25 Oktober 2022

Purbalinggaterkini- Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purbalingga yang sempat dikhawatirkan putus kontrak tetap dilanjutkan. Kendati demikian pelaksana proyek di dead line hingga 25 Oktober 2022 untuk menyelesaikan pembangunan.

“Tidak jadi putus kontrak. Progres pembangunan hingga hari ini ada peningkatan signifikan. Hingga hari ini progres pembangunan mencapai 71 Persen.  Rencananya hari ini pendingin udara ruangan juga akan dipasang,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Purbalingga, Cahyo Rudianto, kepada serayunews.com, Rabu 19 Oktober 2022.

Baca Juga: Kades dan Camat di Purbalingga Dukung Kebijakan Optimalisasi Bandara Soedirman

Diungkapkan pihaknya sudah meninjau lokasi pembangunan. Memag terdapat kemajuan pembangunan fisik. Pihaknya juga telah memperhatikan paparan konsultan pengawas serta kontraktor. Oleh karena itu pihaknya memberikan kesempatan kepada kontraktor. “Kami beri dead line hingga menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 25 Oktober 2022. Tentunya dengan tetap mengenakan sanksi keterlambatan sebesar 1 per mil/hari,” paparnya.

Cahyo menambahkan apabila hari ini AC sudah terpasang, maka progres pembangunan bisa bertambah lagi sekitar 14 %. Pihaknya optimistis jika semua lancar maka tanggal 25 Oktober mendatang pembangunan bisa diselesaikan. “Dengan demikian tahun ini gedung MPP Purbalingag siap difungsikan,” terangnya.

Baca Juga: Berikut Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling Kabupaten Banjarnegara, Rabu 19 Oktober 2022

Gedung MPP berada di eks Gedung Korpri Purbalingga di Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Nilai kontrak pembangunan gedung MPP sebesar Rp825.018.000.J angka waktu kontrak mulai 12 Juli 2022 sampai dengan 19 Oktober 2022.

Gedung MPP yang awalnya merupakan gedung sekretariat Korpri Purbalingga. Pembangunannya  meliputi interior, mebeler, jaringan listrik, rehab plafon dan toilet.Keberadaan MPP harapannya bisa mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Terutama terkait perizinan dan pelayanan publik yang lain.